#3 APBN 2013 (sebuah tugas)


Tugas Mata Kuliah Rangkuman APBN 2013

Aziyzul A. Abdi 09/289103/TP/09637

 apbn-2013

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2013

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 (APBN 2013) yang tertuang dalam UU no 19 th 2012 menyepakati nilai nilai pendapatan negara yang direncanakan sebesar Rp 1.529,7 Triliun sedangkan angka belanja negara berada pada Rp 1.683,0 Triliun. Perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran dalam bentuk belanja lebih besar pengeluaran sehingga dapat disimpulkan untuk tahun 2013 APBN mengalami defisit Rp 153,3 Triliun. Defisit ini kemudian ditutup dengan sumber pembiayaan dari pembiayaan dalam negeri dan luar negeri.

APBN 2013 disusun dengan mempertimbangkan kondisi data ekonomi makro yang berkembang di Indonesia. Dengan asumsi dasar pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%, inflasi 4,9% dan suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5%. Selain itu, nilai mata uang atau dalam hal ini nilai tukar terhadap dolar juga berpengaruh besar terutama untuk mendorong perputaran ekonomi sebesar  Rp 9.300 per US$.

Pasal 3 ayat 1 menyebutkan tiga sumber pendapatan negara yakni dari penerimanaan pajak, PNBP, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak diharapkan mampu menyumbang sebesar Rp 1.193 triliun. Sedangkan penerimaan dari Hibah dan PBNP masing-masing sebesar Rp 4,5 Triliun dan Rp 332,2 Triliun. Pajak masih menjadi sumber pendapatan terbesar sekaligus menjadi donor bagi 70,9% belanja negara.

Pajak yang dimaksud adalah pajak dalam negeri dan pajak internasional yang bisa terdiri atas berbagai jenis pajak seperti PBB, PPN, PPh, dan pajak bea cukai perdagangan barang masuk atau keluar.

PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas penerimaan sumber daya alam; bagian Pemerintah atas laba BUMN; PNBP lainnya; dan pendapatan BLU. Penerimaan dari sumber daya alam terutama berasal dari sumber daya alam minyak dan gas yang menyumbang Rp 174 Triliun dan non-migas sebesar Rp 22 Triliun. Sedangkan laba BUMN hanya menyumbangkan pendapatan sebesar Rp 33 Triliun.

Pasal 6 menyebutkan pembagian belanja negara yang terdiri atas anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan anggaran Transfer ke Daerah. Pada ayat 4 disebutkan tentang jumlah anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp1.683.011.103.699.000,00 (satu kuadriliun enam ratus delapan puluh tiga triliun sebelas miliar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Belanja Pemerintah Pusat Rp1.154,4 T dibagi-bagi lagi ke beberapa sub bidang belanja yang terdiri atas Pembangunan Ifrastruktur, Peringanan Beban dan Kesejahteraan Rakyat, Pertahanan Negara dan Subsidi. Yang menarik dalam APBN 2013 adalah pada pasal 9 yang menyangkut kasus lumpur Lapindo atau dalam APBN ini dinamakan Lumpur Sidoarjo. Pemerintah memberikan alokasi dana khusus melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Alokasi dana tersebut (sebagaimana tercantum dalam ayat 1 dan 2 pasal 9 APBN 2013) dipergunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan); dan sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi) serta memberikan bantuan dana kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada enam puluh lima rukun tetangga (Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, dan Desa Ketapang). Dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong (mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong) dengan pagu paling tinggi sebesar Rp 155 Miliar.

Pembangunan ifrastruktur menelan dana Rp 201, 3 triliun yang terdiri atas Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Rp 77,9 Triliun untuk memperlancar distribusi barang dan jasa dalam rangka peningkatan daya saing produksi, serta menjalin keterhubungan antar wilayah, dengan sasaran antara lain: Pembangunan 15 bandar udara baru, serta pengembangan dan rehabilitasi sekitar 120 bandar udara; Pembangunan 383,37 kilometer jalur kereta api baru, termasuk jalur ganda; serta pengadaan 84 unit lokomotif, Kereta Rel Diesel (KRD), Kereta Rel Listrik (KRL), tram, dan railbus; Pembangunan Jalan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang 19.370 km; Pembangunan kapal perintis dan penumpang sebanyak 20 unit; serta pembangunan prasarana 61 dermaga penyeberangan, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Rp 22,4 Triliun, untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran pembangunan 115 twins block rusunawa dan rumah sejahtera yang terbangun melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan sebanyak 60.000 unit, Infrastruktur Irigasi Rp 19,5 Triliun, untuk peningkatan ketahanan pangan, Infrastruktur Energi untuk peningkatan ketahanan energi dan Pembangunan Infrastruktur Lainnya sebesar Rp 62,8 Triliun, selain itu pemerintah juga menetapakan kebijakan penetapan tarif tenaga listrik tahun 2013 untuk melakukan langkah-langkah pengehematan subsisdi energi sehingga belanja dapat diarahkan/dialihkan pada hal yang lain.

Upaya meringankan beban dan meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh dengan mengalokasikan dana untuk Layanan Pendidikan Yang Murah dan Terjangkau melalui Anggaran Pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan dengan biaya terjangkau. Anggaran pendidikan naik lebih dari 2 kali lipat, dari Rp142,2 T tahun 2007 menjadi Rp 336,8 Triliun tahun 2013. Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan meningkat lebih dari 2 kali lipat dari Rp53,1 T pada tahun 2007, menjadi sebesar Rp 115,5 Triliun pada tahun 2013. Sasaran menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 9,5-10,5 persen. Layanan Kesehatan Murah Untuk Masyarakat dengan alokasi anggaran untuk meningkatkan kualitas kesehatan, meningkat lebih dari 2 kali lipat dari sebesar Rp24,5 T tahun 2007 menjadi Rp 55,9 Triliun tahun 2013. Penguatan Ketahanan Pangan dalam wujud anggaran untuk penguatan ketahanan pangan yang naik sekitar 3 kali lipat dari Rp23,3 T pada tahun 2007 menjadi Rp 63,2 Triliun pada tahun 2013 dan Program-program Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan Tahun 2013 yang terdiri atas subsidi raskin dan cadangan beras pemerintah.

Bidang pertahanan negara dalam upaya memberikan rasa aman diberi anggaran bidang pertahanan yang meningkat hampir 3 kali lipat dari Rp30,7 T pada tahun 2007, menjadi Rp 81,8 Triliun pada tahun 2013. Output yang dihasilkan dari anggaran tersebut di tahun 2013, antara lain berupa Pengadaan kendaraan taktis (Rantis) 2,5 ton 4×4 dan kendaraan angkut munisi 5 ton; Pengadaan 6 (enam) pesawat Sukhoi 30 MK2, pesawat pengganti MK-53 dan dukungannya, pesawat CN-295 (pengganti F27), helikopter full combat SAR mission dan dukungannya; Pengadaan helikopter angkut, helikopter serang beserta persenjataan & munisi, helikopter serbu beserta persenjataan dan munisi, ranpur Main Battle Tank (MBT), ME Armed 155 MM Howitzer, Rudal MLRS, Rudal Arhanud; Pengadaan MLM KRI kelas korvet tahap I, kapal bantu hydro-oceanografi, kapal latih (pengganti KRI DWR), CN-235 MPA, helikopter AKS + Sucad, Panser Amphibi BTR 80 A, Tank Amphibi BMP 3F dan Sucad, Multi Launch Rocket System (MLRS) Kal 122 m. Bidang Keamanan dan Ketertiban melalui anggaran untuk mendukung terciptanya keamanan, ketertiban umum dan kepastian hukum meningkat dari Rp28,3 T pada tahun 2007, menjadi Rp 36,5 Triliun pada tahun 2013.

Subsidi menelan biaya yang sangat besar mencapai Rp 317,2 Triliun yang sebagian besar habis untuk subsidi BBM sebesar Rp 193,8 triliun dan listrik Rp 80,9 triliun. Subsidi Energi total menghabiskan Rp 274,7 Triliun. Kebijakan dan besaran subsidi energi (BBM dan listrik) di bawah tanggung jawab Kementerian ESDM. Subsidi Non Energi Rp42,5 T terdiri atas Subsidi Pangan Rp 17,2 Triliun; Subsidi Pupuk Rp 16,2 Triliun dan subsidi benih Rp 1,5 Triliun.

Belanja negara dalam bentuk transfer ke daerah (pemerintah daerah) dianggarkan sebesar Rp 528, 6 Triliun. Transfer anggaran ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antardaerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, serta meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Dana ini dibagi lagi ke dalam Dana Perimbangan sebesar Rp 444,8 Triliun; Dana Otonomi Khusus Rp 13,4 Triliun, dialokasikan masing-masing untuk Provinsi Papua Rp 4,4 Triliun, Papua Barat Rp 1,9 Triliun, dan Aceh Rp 6,2 Triliun, serta dana tambahan infrastruktur Rp 1,0 Triliun; serta Dana Penyesuaian Rp 70,4 Triliun, dialokasikan antara lain untuk: Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp43,1 T, untuk guru PNSD sertifikasi; dan Rp2,4 T untuk tambahan penghasilan guru PNSD non-sertifikasi; BOS Rp23,4 T, untuk menstimulasi penyediaan anggaran pendidikan di daerah; Dana Insentif Daerah Rp1,4 T, diberikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian kinerja di bidang pengelolaan keuangan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan.

Pasal 35 UU Nomor 19 Tahun 2012 menyebutkan tentang pengelolaan dana APBN yang tidak terserap dalam hal jika terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 untuk: kegiatan yang dananya bersumber dari SBSN PBS; kegiatan yang dananya bersumber dari Penerusan Pinjaman luar negeri; kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam; dan kegiatan dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui PNPM, dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2014.

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2013 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam: penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) sampai dengan 10,5% (sepuluh koma lima persen); pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) tenaga kerja; dan tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,8% (lima koma delapan persen) sampai dengan 6,1% (enam koma satu persen) seperti tertuang dalam pasal 36 undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2013.

Melalui serangkaian penjelasan diatas dapat diketahui bahwa fokus pemerintah adalah masalah peningkatan kualitas jidup masyarakat melalui berbagai upaya peningkatan kesejahteraan. Hal ini tercermin dalam total anggaran yang dialokasikan hingga mencapai Rp 590,6 Triliun. Subsidi masih menjadi momok bagi anggaran belanja negara dengan junlah sebesar Rp 317,2 Triliun. Subsidi harusnya bisa dikurangi terutama bagi subsudi bahan bakar minyak dan dialihkan ke arah subsidi bagi pendidikan dan peningkatan pangan melalui penyediaan pangan, subsidi pupuk dan benih serta subsidi untuk pengembangan UMKM. Anggaran lain yang juga bisa diberi dana tambahan jika seandainya subsidi BBM dikurangi adalah anggaran bagi penjaminan ketentraman dan pertahanan negara melalui anggaran belanja alutsista untuk memperkuat pertahanan negara serta bidang keamanan dan ketertiban.

Sumber:

UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI dalam APBN 2013.

(Separuh tulisan di-copy dari file APBN 2013 keluaran DepKeu RI)

Komentarnyaaa dooong :3

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s